”Kalau pengusaha memasukkan limbah non-B3, itu artinya di sini bisa diolah dan ada pasar untuk barang jadi,” ungkap Ketua Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Jatim Judy Poerwoko kemarin. Limbah non-B3 itu di antaranya lateks yang diolah menjadi beberapa barang tanpa residu atau sisa olahan.

Namun sejak pengetatan impor limbah industri pada dua bulan menjelang akhir tahun, barang ini juga ikut sulit mendapatkan izin impor. Kondisi ini memperparah volume impor Jatim yang saat ini sudah mengalami penurunan. Judy menyatakan, akhir pekan lalu jumlah dokumen pengambilan barang di Pelabuhan Tanjung Perak turun drastis dibanding Agustus atau sebelum aturan impor non-B3 diberlakukan.

”Sebelum aturan tersebut diberlakukan,dokumen yang masuk rata-rata 480 buah per hari.Namun, akhir pekan lalu tinggal 234 saja tiap hari atau turun50% lebih, ”katanya. Mengenai volume,Judy mengaku belum memiliki data paling mutakhir. Namun bila Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan turun sekitar 21% pada Januari lalu,dia yakin secara riil turunnya lebih dari itu.

”Bisa hingga 30%,”katanya. Pengamat ekonomi dari Universitas Airlangga Soebagyo menyatakan, regulasi semacam ini bisa membuat industri semakin terpuruk. Karena selain permintaan yang turun, suplai bahan baku dari industri pengguna limbah non-B3 ini juga terhambat. ”Jadi,sudah terjatuh permintaan yang turun, tertimpa tangga suplai seret,”ujarnya. (dili eyato)

Sumber : Sindo