Undang-Undang Lingkungan Hidup

Beberapa hari yang lalu DPR-RI mensahkan undang-undang yang baru tentang lingkungan hidup. Undang-undang itu merevisi Undang-Undang nomor 23 tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. Sampai posting ini dipublished, saya belum bisa mendapatkan naskah undang-undang yang baru. Saya coba googling di website Sekneg dan di website KNLH, tapi tidak bisa menemukan naskah itu. Mudah-mudahan undang-undang yang baru lebih menggigit dari yang lama.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup, selama 12 tahun digunakan, nyaris seperti macan ompong dalam proses hukum untuk menjerat pencemar lingkungan. Selama ini para pelaku pengrusakan lingkungan yang berhasil dijebloskan ke dalam penjara atau yang didenda, hanya bisa dihitung dengan jari. Kalaupun ada yang masuk bui gara-gara pencemaran lingkungan, paling-paling hanya orang kelas teri, atau orang yang dikorbankan.

Salah satu kelemahan  pokok Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 adalah dalam hal proses hukum pencemar dan perusakan lingkungan. Undang-undang itu beserta turunannya, terlalu prosedural dalam menjerat pelaku pencemaran. Sehingga, secara hukum, seseorang yang melakukan pencemaran, sangat mudah membuktikan bahwa ia “tidak terbukti secara hukum melakukan kesalahan”. Prosedur pembuktian pencemaran lingkungan terlalu kompleks dan rumit.

Tengoklah kasus Teluk Buyat, dimana terjadi pencemaran oleh limbah tambang emas di Teluk Buyat. Kondisi nyata di lapangan, masyarakat sangat dirugikan, terjadi pencemaran, biota laut tercemar dan terganggu, serta ada masyarakat yang terganggu kesehatannya. Tapi,  bahwa pencemaran itu adalah akibat langsung dari penambangan emas, sangat sulit dibuktikan, karena prosedur pembuktian yang demikian rumit. Bila dalam prosedur itu ada yang tidak dilakukan sesuai prosedur, maka secara hukum, tidak ada pencemaran.

Kita semua tau, akhirnya pengadilan memutuskan, bahwa secara hukum, perusahaan penambangan emas di Buyat dibebaskan, karena tidak terbukti melakukan pencemaran.  Ini adalah hasil kerja keras para pengacara perusahaan penambangan emas untuk menunjukkan bahwa tidak ada bukti dan fakta hukum yang sah dalam proses pengadilan.

Hal yang hampir sama terjadi pada kasus Lumpur Lapindo di Sidoarjo. Kepolisian Daerah (Polda) Jatim, akhirnya mengeluarkan SP3, karena tidak mempunyai bukti-bukti hukum yang sah. Secara nyata di lapangan sedemikian banyak korban lumpur panas Lapindo, kerugian material secara langsung dan tidak langsung sudah tidak terhitung. Korban jiwa juga ada. Tapi di proses hukum, yang terjadi adalah argumentasi hukum dan prosedur yang berbelit.

Para lawyer tau betul celah kelemahan Undang-Undang Lingkungan Hidup, sehingga dengan  piawai mereka akan bisa membebaskan para tersangka pencemaran lingkungan. Para tersangka pencemar lingkungan, memilih membayar lawyer yang handal, ketimbang membayar denda lingkungan dan masuk penjara. Secara hukum hal tersebut sah-sah saja.

Inilah kelemahan pokok Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, mudah-mudahan undang-undang yang baru bisa lebih tajam taringnya, sehingga para pencemar benar-benar tidak berkutik. Kita lihat saja.